JAKARTA - Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana untuk melibatkan 4.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari berbagai kementerian dan lembaga sebagai Komponen Cadangan (Komcad) pada semester pertama 2026.
Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat sistem pertahanan negara di tengah dinamika ancaman global yang semakin kompleks.
Meskipun kebijakan ini sempat menimbulkan berbagai pertanyaan, terutama terkait dengan peran ASN dalam sektor pertahanan, pengamat militer Khairul Fahmi menjelaskan bahwa Komcad bukanlah langkah untuk mengubah ASN menjadi tentara, melainkan sebagai bentuk partisipasi sukarela warga negara dalam pembelaan negara.
Konsep Komcad dan Status ASN yang Tidak Berubah
Penting untuk memahami bahwa pelibatan ASN dalam Komcad tidak sama dengan wajib militer atau peralihan status ASN menjadi tentara.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021, Komcad adalah bentuk partisipasi sukarela dari warga negara untuk membela negara.
Khairul Fahmi, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), menegaskan bahwa ASN yang terlibat dalam program ini tetap mempertahankan status mereka sebagai pegawai negeri, tanpa ada penurunan hak atau kewajiban dalam konteks pelayanan publik.
"Komcad itu sepenuhnya sukarela. ASN tidak kehilangan statusnya, haknya tetap sama, dan mereka tidak bisa diberhentikan hanya karena ikut Komcad," jelas Khairul.
Dengan kata lain, meskipun ASN terlibat dalam pelatihan dan mobilisasi, mereka akan kembali ke instansi masing-masing setelah menyelesaikan tugas sebagai Komcad.
ASN Sebagai Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara
Dalam desain pertahanan negara, Komcad berperan sebagai bagian dari sistem pertahanan yang lebih besar. ASN, sebagai salah satu klaster sumber daya nasional, memiliki potensi untuk dilibatkan dalam upaya membela negara tanpa mengubah fungsi utama mereka dalam birokrasi sipil.
Khairul mengingatkan bahwa meskipun ASN dilibatkan, peran mereka tidak akan berubah menjadi pasukan tempur, melainkan lebih kepada cadangan sipil strategis.
“Pelibatan ASN dalam Komcad seharusnya dilihat sebagai langkah untuk memperkuat ketahanan negara secara menyeluruh, bukan semata-mata menambah jumlah pasukan tempur,” jelas Khairul.
ASN yang terlibat dalam program ini, sebagian besar adalah ASN muda dengan rentang usia 18 hingga 35 tahun, yang tidak terlalu membebani fungsi pelayanan publik di instansi mereka. Mereka akan menjalani pelatihan dasar militer dan dipersiapkan untuk memberikan kontribusi di bidang pertahanan tanpa mengganggu tugas-tugas sehari-hari mereka.
Konteks Ancaman Hibrida dan Kesiapan Pertahanan Negara
Salah satu alasan mengapa pemerintah melibatkan ASN dalam Komcad adalah karena perubahan pola ancaman global yang semakin kompleks.
Negara saat ini tidak hanya menghadapi ancaman militer konvensional, tetapi juga ancaman hibrida dan multidomain, seperti serangan siber, disinformasi, atau gangguan terhadap infrastruktur vital negara.
Dalam konteks ini, pertahanan negara tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi juga pada ketangguhan birokrasi sipil dan instansi pemerintah yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas negara.
Menurut Khairul Fahmi, "Serangan bisa datang lewat infrastruktur digital, logistik, energi, informasi, atau kesehatan, tanpa satu pun tembakan."
Oleh karena itu, ASN yang sehari-hari bekerja di berbagai sektor pemerintahan sangat vital untuk menjaga ketahanan negara di berbagai bidang tersebut.
Dalam hal ini, ASN berperan sebagai cadangan sipil strategis yang dapat dipanggil ketika negara membutuhkan dukungan untuk menghadapi ancaman yang tidak selalu bersifat militer.
Kebijakan yang Dijalankan dengan Prinsip Sukarela dan Terukur
Meski kebijakan ini mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk anggota DPR, masih ada kekhawatiran terkait potensi gangguan terhadap pelayanan publik dan netralitas ASN.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Nasdem, Amelia Anggraini, menekankan pentingnya pelaksanaan kebijakan ini secara transparan dan berbasis pada prinsip sukarela dan terukur.
Amelia menyatakan, “Keterlibatan ASN dalam Komcad harus dilakukan secara sukarela, terukur, dan berbasis kompetensi, dengan tetap menjaga profesionalisme ASN serta tidak mengganggu fungsi pelayanan publik.”
Pemerintah harus memastikan bahwa pelibatan ASN dalam Komcad dilakukan dengan tata kelola yang baik, termasuk pengaturan mekanisme pelatihan, kesiapan anggaran, dan kejelasan peran ASN dalam skema pertahanan nasional.
Jika kebijakan ini dijalankan dengan transparansi dan tidak mengganggu pelayanan publik, maka kebijakan ini bisa memberikan kontribusi positif terhadap penguatan ketahanan nasional.
Pelatihan Bertahap dan Pemulangan ke Instansi
Sebagai bagian dari program ini, 4.000 ASN yang dilibatkan akan menjalani pelatihan dasar militer secara bertahap. Pelatihan ini difokuskan untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan kecintaan terhadap negara.
Setelah pelatihan selesai, ASN yang terlibat akan kembali ke instansi masing-masing untuk melanjutkan pengabdiannya.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan, "Pelatihan dilakukan secara bertahap setiap triwulan, dan pada semester pertama 2026, kami sudah memiliki komponen cadangan yang cukup besar."
Program ini bertujuan untuk memperkuat sistem pertahanan negara dengan menyiapkan ASN yang siap berperan dalam menghadapi berbagai ancaman yang mungkin muncul, baik itu ancaman militer maupun non-militer.