JAKARTA - Pemulihan pasca bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Sumatra menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Selain memastikan percepatan pembangunan hunian tetap dan pemulihan infrastruktur, pemerintah juga menaruh fokus besar pada perlindungan kelompok rentan di lokasi pengungsian.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa layanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak tidak boleh terhambat, terutama bagi anak-anak, lansia, serta ibu hamil dan menyusui.
Komitmen tersebut disampaikan Gibran saat meninjau langsung dampak bencana di wilayah Tapanuli Utara, Sumatra Utara.
Dalam kunjungan tersebut, Wapres menegaskan bahwa negara hadir untuk memastikan warga terdampak dapat kembali menjalani kehidupan secara layak, baik melalui pembangunan hunian, pemulihan akses transportasi, maupun layanan kesehatan yang memadai.
Komitmen Pemulihan Hunian dan Infrastruktur
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memastikan bahwa pemerintah pusat segera membangun hunian tetap bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.
Pembangunan hunian ini menjadi bagian dari langkah jangka menengah untuk mengakhiri masa pengungsian warga yang rumahnya rusak akibat bencana.
Selain hunian, perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan menjadi prioritas utama. Infrastruktur yang rusak dinilai berdampak langsung terhadap aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah menargetkan pemulihan konektivitas antarwilayah dapat berjalan seiring dengan pembangunan rumah warga.
Didampingi Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution, Gibran meninjau langsung lokasi pengungsian di Gereja HKBP Sibalanga, Tapanuli Utara. Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto berkomitmen mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat seperti sebelum bencana.
“Rumah yang rusak akan dibangunkan kembali oleh Pak Presiden, Pak Gubernur, Pak Bupati. Tadi sudah pastikan lokasinya masih satu kecamatan, termasuk juga infrastruktur,” ujar Gibran.
Dampak Bencana dan Kerusakan Fasilitas Publik
Bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Tapanuli Utara pada akhir November lalu menimbulkan dampak cukup besar. Berdasarkan data yang diterima pemerintah, bencana tersebut melumpuhkan 58 ruas jalan dan merusak 18 jembatan yang menjadi jalur utama mobilitas masyarakat.
Selain infrastruktur transportasi, kerusakan juga terjadi pada sektor permukiman. Sebanyak 770 unit rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan dengan tingkat keparahan yang beragam. Kondisi ini memaksa ratusan keluarga harus mengungsi dan bergantung pada bantuan pemerintah serta relawan.
Tak hanya itu, fasilitas pendidikan juga terdampak signifikan. Sejumlah sekolah dari tingkat pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah pertama mengalami kerusakan, sehingga mengganggu proses belajar mengajar.
Pemerintah daerah bersama kementerian terkait diminta segera melakukan pendataan lanjutan agar proses perbaikan dapat dilakukan secara terencana.
Prioritas Layanan Kesehatan Kelompok Rentan
Dalam kunjungan tersebut, Gibran memberikan instruksi khusus kepada para kepala daerah agar memberikan perhatian lebih kepada kelompok rentan di pengungsian. Ia menegaskan bahwa anak-anak, lansia, ibu hamil, dan ibu menyusui harus menjadi prioritas utama dalam penyaluran bantuan.
Wapres meminta agar ketersediaan makanan bergizi dan obat-obatan tidak boleh mengalami keterlambatan. Menurutnya, kondisi kesehatan para pengungsi harus dijaga agar tidak muncul masalah kesehatan lanjutan akibat keterbatasan fasilitas dan lingkungan pengungsian.
“Pak Bupati, Pak Gubernur, tolong prioritaskan anak-anak, lansia, ibu hamil (bumil), dan ibu menyusui. Makanannya, kesehatannya, obat-obatannya, tidak boleh sampai kurang,” tegas Gibran.
Instruksi tersebut menegaskan bahwa aspek kesehatan menjadi fondasi utama dalam proses pemulihan pascabencana. Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah untuk aktif melakukan pemantauan kondisi kesehatan pengungsi dan memastikan layanan medis dapat diakses dengan mudah.
Kendala Akses dan Pemulihan Ekonomi Warga
Di sisi lain, Bupati Tapanuli Utara Jonius TP Hutabarat melaporkan adanya kendala serius dalam distribusi hasil pertanian akibat akses jalan desa yang masih terputus. Setidaknya terdapat tujuh desa yang hingga kini belum dapat menjangkau pusat kecamatan secara langsung.
“Kalau jalan nasional sudah terkoneksi, tetapi akses desa ke kecamatan masih ada yang terputus. Kalaupun bisa harus memutar dulu ke Tapteng (Tapanuli Tengah), Barus, dan itu cukup jauh,” lapor Jonius.
Kondisi tersebut berdampak langsung pada aktivitas ekonomi warga, khususnya petani yang kesulitan membawa hasil panen ke pasar. Terputusnya akses jalan desa membuat biaya distribusi meningkat dan memperlambat perputaran ekonomi di tingkat lokal.
Merespons laporan tersebut, Gibran menjamin bahwa normalisasi lahan pertanian dan perkebunan akan dilakukan secara bersamaan dengan perbaikan akses transportasi nasional maupun daerah.
Pemerintah menargetkan pemulihan infrastruktur tidak hanya berfungsi untuk mobilitas warga, tetapi juga untuk menggerakkan kembali roda perekonomian masyarakat.
Menurut Wapres, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama agar proses pemulihan dapat berjalan cepat dan tepat sasaran. Dengan perbaikan infrastruktur, pembangunan hunian tetap, serta prioritas layanan kesehatan bagi kelompok rentan, pemerintah berharap warga terdampak dapat segera bangkit dari bencana.
Pemulihan pascabencana di wilayah Sumatra diharapkan tidak hanya mengembalikan kondisi fisik, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. Pemerintah menegaskan akan terus mengawal proses ini hingga seluruh warga terdampak dapat kembali hidup dengan aman dan layak.